Pembentukan dan Perkembangan Mazhab Sejarah dalam Hukum

Oleh Edward Nicodemus Lontah

Menelusuri perkembangan mazhab sejarah di belantika perkembangan pemikiran hukum tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teori hukum positif terhadap perkembangan konsep negara modern dan nasionalisme di awal abad ke-19. Di satu sisi, perkembangan mazhab sejarah juga dipengaruhi kondisi politik saat itu yang melahirkan paham kemerdekaan individu.

Dalam perspektif Trias Politica Montesqueu, liberalisme dan nasionalisme sebagai konsekuensi dari dinamika konsep negara modern ini kemudian menyemai benih tumbuhnya ajaran kodifikasi. Paham yang dianut aliran ini ternyata tidak bebas kritik. Friedrich Carl von Savigny mengkritik penerapan ajaran kodifikasi pada pemberlakuan hukum perdata Jerman. Peristiwa ini dicatat sebagai dasar bagi pembentukan mazhab sejarah.

Menurut von Savigny, yang disebut hukum bukan hanya hukum yang ditulis dalam kitab undang-undang. Hukum juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dari Jerman, pengaruh mazhab ini kemudian mulai menyebar ke belahan dunia lain. Para ahli hukum penganut mazhab sejarah di Indonesia yang menentang unifikasi hukum Indonesia oleh kaum kolonial Belanda berhasil memberi tempat bagi hukum adat yang telah lama hidup di tengah kehidupan rakyat Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi golongan pribumi di tanah air sendiri.

Eksistensi Teori Hukum Positif dan Ajaran Kodifikasi

Di awal abad ke-19, eksistensi teori hukum positif yang sarat dengan unsur positivis mendapat posisi sentral dalam perkembangan pemikiran hukum. Pengaruhnya jadi semakin kuat ketika konsep negara modern muncul bersamaan dengan teori hukum pada saat itu. Dalam suatu negara modern, kekuasaan berada di tangan negara sebagai suatu organisasi. Model kekuasaan seperti ini lekat dengan konsep legitimasi. Bicara legitimasi berarti bicara pengakuan dan dukungan. Pengakuan dan dukungan merupakan esensi dasar dari kedaulatan suatu negara.

Kedaulatan yang dikenal dalam konsep negara modern sudah tidak lagi berpusat di tangan penguasa. Kedaulatan dengan bentuk seperti ini telah terbagi ke seluruh wilayah teritorial negara. Kedaulatan ini tidak melekat pada rakyat sebagai nationals, tapi ia melekat pada bangsa sebagai sebuah nation. Bentuk kedaulatan seperti inilah yang pada perkembangannya membutuhkan seperangkat aturan untuk mengakui dan melindungi kedaulatan suatu negara.

Di bagian yang lain, situasi politik dan kepentingan-kepentingan bercorak industrialis dan kapitalis yang mulai mewarnai perkembangan negara dan tata hidup masyarakat pada awal abad ke-19 akan melahirkan liberalisme yang menaungi kepentingan-kepentingan individu. Liberalisme adalah paham yang menekankan pada kemerdekaan individu. Oleh pihak-pihak tertentu, kepentingan-kepentingan yang dilandasi semangat paham ini kemudian mulai diberi peluang untuk dilindungi melalui sistem hukum suatu negara. Sistem hukum suatu negara yang dirancang untuk mengakomodir liberalisme akhirnya menyebabkan asas-asas, substansi, bahkan doktrin yang melandasi sistem hukum itu tidak lagi berpihak pada keadilan rakyat banyak dan nasionalisme, tetapi mulai bergeser untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu yang dekat dengan kekuasaan negara.

Kiat untuk mendamaikan dua kepentingan sebagai konsekuensi dari dinamika yang terjadi di dalam konsep negara modern ini bisa ditemukan dalam teori Trias Politica Montesqueu. Lewat konsep ini, Montesqueu sebagai pemikir politik berkebangsaan Perancis mengenalkan suatu sistem pemisahan kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara. Salah satu dari tiga lembaga negara yang wewenangnya diabstraksi Trias Politica Montesqueu adalah legislatif. Lembaga ini punya wewenang untuk membuat peraturan negara. Peraturan yang dibuat legislatif bentuknya tertulis, dan disusun dalam suatu kitab undang-undang.

Model pembentukan peraturan seperti itu sesuai dengan dalil-dalil yang dikenal dalam teori hukum positif. Keberlakuannya yang terbatas dalam lingkup teritorial suatu negara dan hanya berlaku pada saat tertentu menjadi sifat umum dari ciri-ciri hukum positif yang kita kenal sampai saat ini. Dalam teori hukum positif, hukum diidentikkan dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Aktivitas menciptakan hukum seperti itu adalah praksis ajaran kodifikasi. Menurut ajaran kodifikasi, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang tertuang dalam suatu kitab. Ajaran ini menganggap hanya hukum yang tertulis dalam suatu kitab yang bisa disahkan sebagai hukum. Di luar kitab tidak ada hukum.

Kritik Terhadap Ajaran Kodifikasi

Mari sekilas kita tengok situasi Jerman dan kondisi tata hukumnya pada awal abad ke-19.

Jerman saat itu terjebak dalam peperangan antara koalisi bersama Austria, Swedia dan Inggris melawan koloni Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte. Napoleon dan pasukannya baru saja diusir tentara Bavaria dari Jerman lewat sebuah peperangan yang terjadi di Hanau pada 1813. Kondisi negara itu kacau balau. Begitu juga kondisi hukumnya. Jerman sedang bingung untuk menentukan tata hukum yang akan diberlakukan sebagai hukum nasional.

Salah satu solusi terhadap problematika tata hukum Jerman dilontarkan oleh Anton Friedrich Justus Thibaut. Thibaut adalah ahli hukum perdata dan musisi berkebangsaan Jerman yang saat itu menjadi professor di Universitas Ruprecht Karl Heidelberg, sebuah universitas tertua di Jerman yang terletak di kota Heidelberg.

Menurut Thibaut, sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum di Jerman, negara itu memerlukan kodifikasi dalam bidang hukum perdata. Untuk mengkonkritkan pendapatnya itu, Thibaut kemudian mengusulkan kodifikasi hukum perdata Prancis versi kode Napoleon untuk diberlakukan sebagai sistem hukum perdata Jerman. Usulan itu dipublikasikan Thibaut dalam pamflet “Uber die Notwendendigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts fur Deutschland” yang merupakan tanggapan atas kondisi hukum nasional Jerman sebagai luapan patriotik Thibaut pasca diusirnya pasukan Napoleon dari Jerman pada 1813.

Adalah Friedrich Carl von Savigny yang mengkritik usulan kodifikasi hukum perdata Prancis untuk diberlakukan di Jerman. Jika ajaran kodifikasi yang menjadi dasar usulan Thibaut menganggap hanya hukum yang tertulis dalam suatu kitab undang-undang yang diakui sebagai hukum, von Savigny menanggapi Thibaut dengan dalil pendapat yang berbeda. Menurut von Savigny, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Bagi para sejarahwan, hukum adalah produk dari perjalanan sejarah masyarakat. Kenapa harus hukum Prancis yang diterapkan di Jerman jika rakyatnya punya landasan sejarah tata kehidupan sendiri. Alasannya sederhana, namun berbau nasionalis. Saat itu von Savigny hanya ingin memberi tempat yang terhormat bagi hukum asli rakyat Jerman di negeri sendiri. Ia ingin agar hukum asli rakyat Jerman itu berkembang menjadi hukum nasional Jerman.

Peristiwa itu telah dicatat sebagai titik awal pembentukan Mazhab sejarah. Dari Jerman, von Savigny sukses meletakkan dasar bagi perkembangan dan penyebarluasan pengaruh gagasan dan pemikiran mazhab sejarah. Lewat kritik itu juga, von Savigny sukses membuat Jerman tidak punya kodifikasi hukum perdata selama hampir 100 tahun.

Inti Pemikiran Mazhab Sejarah von Savigny

Inti mazhab sejarah von Savigny berpangkal pada pendapat yang menyatakan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa. Tiap-tiap bangsa tersebut punya Volkgeist (jiwa rakyat) sendiri-sendiri. Jiwa rakyat ini berbeda-beda, baik menurut waktu dan menurut tempat. Jadi, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu, kata von Savigny. Hukum, menurut von Savigny, sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat. Isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa-ke-masa. Hukum menurut von Savigny berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang pencerminannya nampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan ahli hukumnya.

Inti dari mazhab sejarah von Savigny diurainya dalam buku“Von Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschsft” (tentang tugas jaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum).

Georg Friedrich Puchta

Selain von Savigny, yang secara luas dikenal sebagai salah satu tokoh pendukung mazhab sejarah adalah Puchta, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman yang karya-karyanya banyak dipengaruhi pemikiran von Savigny.

Model kedaulatan yang dikenal dalam konsep negara modern sebagai suatu kedaulatan nation banyak memengaruhi pendapat-pendapat Puchta dalam mazhab sejarah, terutama teorinya mengenai pemisahan bangsa melalui pembedaaan pengertian bangsa sebagai entitas alamiah dan bangsa sebagai sebuah nation. Menurut Puchta, bangsa dalam pengertian etnis ialah bangsa alamiah, sedangkan bangsa dalam artian nation ialah kesatuan organis yang membentuk suatu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah ialah bangsa dalam pengertian nation. Menurut Puchta, keyakinan hidup yang ada dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisir dalam negara. Negara mengesahkan hukum sebagai undang-undang, sedangkan adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara.

Lewat teorinya tersebut, Puchta memosisikan mazhab sejarah sebagai suatu reaksi tidak langsung bagi perkembangan aliran hukum alam dan sedikit banyak bisa dikatakan sebagai reaksi atas pendapat Montesqueu yang menghubungkan nasionalisme dengan semangat jiwa rakyat yang dikemukakan lewat karyanya L’Esprit des Lois. Ronald Dworkin ikut mencatat kemunculan mazhab sejarah von Savigny yang telah diperkaya pendapat Puchta sebagai jalan tengah atau bahkan sintesis dari pertentangan antara dalil hukum sebagai produk sejarah dan dalil hukum sebagai produk dari akal budi manusia.

Sumbangan Pemikiran Mazhab Sejarah Bagi Sistem Hukum di Indonesia

Sejak jaman VOC hingga pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, kedudukan hukum adat Indonesia (Hindia Belanda) dianggap tidak sejajar dengan derajat hukum Eropa yang berlaku bagi kaum kolonial Belanda. Pada 1838, Belanda melakukan kodifikasi terhadap semua aturan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Dalam hukum dikenal asas konkordansi. Asas ini yang mendasari pemerintah kolonial Belanda untuk memberlakukan unifikasi hukum di daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda. Ide ini ditentang Van Der Vinne dengan dalil bahwa sebagian besar penduduk Hindia Belanda beragama islam dan memegang teguh adat istiadat mereka. Bagi Van Der Vinne, adalah suatu kejanggalan jika hukum eropa versi Belanda diterapkan di Hindia Belanda.

Pada 1848, kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang telah selesai dikerjakan. Tugas ini dikerjakan H.L Wichers, suksesor dari Paul Scholten, seorang ahli hukum Belanda yang ditunjuk untuk mengganti Hageman yang dinilai pemerintah gagal menjalankan tugas kodifikasi hukum Belanda. Pada 1904, demi kepentingan keamanan dan ekonomi di Indonesia, pemerintah Belanda mengusulkan suatu RUU untuk mengganti hukum adat di Hindia Belanda dengan hukum Eropa. Usul itu dimentalkan Van Vollenhoven. Van Vollenhoven tidak setuju dengan kodifikasi dan unifikasi hukum di Hindia Belanda. Ia berdalil, “tidak  mungkin menerapkan suatu hukum yang hanya berlaku bagi sebagian kecil penduduk dalam suatu bangsa.”

Pemerintah Belanda menyikapi dalil Van Vollenhoven itu. Pada 1927, van Vollenhoven ditugaskan Pemerintah Belanda untuk melakukan pencatatan sistematis terhadap hukum adat Hindia Belanda melalui suatu penelitian yang dikerjakannya di Leiden. Sepanjang karirnya sebagai guru besar hukum adat Hindia Belanda di Universitas Leiden, Van Vollenhoven tercatat hanya dua kali mengunjungi Hindia Belanda, yaitu pada 1907 dan 1923. Pada 1 Januari 1926, lembaga legislatif Belanda mengakui dan mempertahankan eksistensi hukum adat Hindia Belanda melalui Pasal 131 ayat 2b IS yang bunyinya: “bagi golongan Bumiputera, timur asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.”

Berkat van Vollenhoven, hukum adat Hindia Belanda diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera asli. Pengaruh Mazhab sejarah yang dianut van Vollenhoven telah berhasil menempatkan hukum kebiasaan rakyat di Indonesia sejajar dengan undang-undang yang tertulis.

*) Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum UKSW Salatiga

Bahan Bacaan

Anonim, Sejarah Hukum Adat Indonesia, http://mklhadat.blogspot.com (tanggal akses 22 Sept 2010)

“Cornelis van Vollenhoven”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, tanggal akses 21 September 2010.

“Jurisprudence”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, tanggal akses 22 Sept 2010.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, 2004.

Rusli Muhammad, Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, No. 2 Tahun 2006: 221-236.

Inti mazhab sejarah von Savigny berpangkal pada pendapat yang menyatakan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa. Tiap-tiap bangsa tersebut punya Volkgeist (jiwa rakyat) sendiri-sendiri. Jiwa rakyat ini berbeda-beda, baik menurut waktu dan menurut tempat. Jadi, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu, kata von Savigny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>